Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bulukumba

Jl. Kenari Nomor 5 Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia

Telp. (0413) 81022, Fax. 0413-81249

Mahkamah Agung RI


tes

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PN BULUKUMBA

Pengadilan Negeri Klas I B Bulukumba merupakan pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Makassar sebagai pengadilan tingkat bandingnya.

Sebagai institusi pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Klas I B Bulukumba menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Klas I B Bulukumba sebagai kawal depan (voorj post) Mahkamah Agung R. I. bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan wilayah hukumnya Kabupaten Bulukumba meliputi 10  Kecamatan,  28  kelurahan,  108  desa.

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Negeri Klas I B Bulukumba adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil  Ketua :

-       Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

-       Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,Sekretaris, pejabat struktural dan fungsional serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.

-       Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim :

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya).

3. Panitera:

-       Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Klas I B Bulukumba.

-       Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

-       Membuat daftar perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.

-       Membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

-       Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ke tiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

 

4. Sekretaris (Eselon IIIb):

-    Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

-    Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan.

-    Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.

-    Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.

-    Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

-   Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.

-  Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).

-    Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan.

Di bawah ini kami sampaikan SOP lengkap Pengadilan Negeri Bulukumba lengkap dengan alur dan bagan setiap kegiatan :

1. SOP Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba

2. SOP Kesekretariatan Pengadilan Negeri Bulukumba


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas