Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bulukumba

Jl. Nangka No.2 Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia

Telp. (0413) 81022, Fax. 0413-81249

Mahkamah Agung RI


tes

Rencana Penarikan Dana

Laporan Survei IKM Tahun 2016

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk melaksanakan survey tersebut minimal satu kali dalam setahun. Adapun ruang lingkup yang menjadi sasaran Pengadilan Negeri Bulukumba dalam melaksanakan survey ini adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan

2. Prosedur

3. Waktu pelayanan

4. Biaya/Tarif

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

6. Kompetensi Pelaksana

7. Perilaku Pelaksana

8. Maklumat Pelayanan

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Di lingkungan peradilan tentunya sangatlah sulit untuk mendapatkan objektifitas responden dalam memberikan penilaian, hal ini disebabkan ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan ataupun dirugikan atas hasil putusan pengadilan. Namun, sebagai instansi pemerintah kita wajib melaksanakannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pelayanan kepada semua stakeholder yang terlibat di lingkungan peradilan.

Berikut laporan hasil survey IKM terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik :

1. Laporan Hasil Survey IKM Tahun 2016;

2. Form Kuesioner.


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas