Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bulukumba

Jl. Nangka No.2 Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia

Telp. (0413) 81022, Fax. 0413-81249

Mahkamah Agung RI


tes

Tarif dan Panjar Biaya Perkara

Tarif dan Panjar Biaya Perkara Pengadilan Negeri Bulukumba

PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

KABUPATEN BULUKUMBA

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

DAN KETUA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Nomor : W22-U11/121/HT.01-10/II/2016

Nomor : W20-A7/SK.17/HT.01-10/II/2016

TENTANG

BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN PIHAK-PIHAK OLEH JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI DALAM WILAYAH HUKUM

PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA DAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

KETUA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Menimbang        :    a.  Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Jurusita / Jurusita Pengganti dan untuk menyamakan besarnya biaya pemanggilan dan Pemberitahuan Pihak-Pihak oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan Pengadilan Agama Bulukumba serta untuk memenuhi ketentuan pasal 145 ayat (4) Rbg. Dipandang perlu menyempurnakan / mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : W22-U11/10/HT.01-10/I/2014, tanggal 7 Januari 2014 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Nomor : W20-A7/117/SK/I/2015, tanggal 2 Januari 2015 tentang Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan Jurusita/Jusita Pengganti dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba dan Pengadilan Agama Bulukumba karena tidak sesuai lagi dengan kondisi dan Jarak / radius yang ada sekarang;

                               b. Bahwa tugas kejurusitaan antara Pengadilan Negeri Bulukumba dan Pengadilan Agama Bulukumba pada prinsipnya adalah sama maka perlu penyeragaman

                               c. Untuk memenuhi maksud huruf (a) dan (b) diatas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan surat keputusan bersama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dan Ketua Pengadilan Agama Bulukumba ;  

Mengingat          :    1.  Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung R.I. ;

3. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Perdilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;

4.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Mahkamah Agung RI dan Peradilan yang ada dibawahnya ;

6. Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses ;

Memperhatikan  :    a.  Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pemungutan Biaya Proses ;

                               b. Letak Geografis Wilayah Hukum Kabupaten Bulukumba ;

M E M U TUSKAN

Menetapkan      :   

Pertama              :    Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : W22-U11/10/HT.01-10/I/2014, tanggal  7 Januari 2014 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Nomor : W20-A7/117/SK/I/2015, tanggal 2 Januari 2015 tentang Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan Jurusita/Jusita Pengganti dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba dan Pengadilan Agama Bulukumba

Kedua                :    Menetapkan biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan Pihak-pihak oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba dan Pengadilan Agama Bulukumba sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ;

Ketiga                :    Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Bulukumba

Pada tanggal   : 12 Pebruari 2016

 
   

PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

WAKIL KETUA,

KHUSAINI, SH., MH.

NIP. 19640812 199212 1 001

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

KETUA,

Drs. H. HUDRIN HUSAIN, SH.

NIP. 19520812 198003 1 008


KABUPATEN   BULUKUMBA

           

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA DAN

KETUA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Nomor : W22-U11/121/HT.01-10/II/2016

Nomor : W20-A7/SK.17/HT.01-10/II/2016

Tanggal 12 Pebruari 2016

No. KECAMATAN KELURAHAN/DESA

BIAYA

PGL/PBT

KET.

1

 

UJUNG BULU

  1. KELURAHAN BENTENGE
  2. KELURAHAN BINTARORE
  3. KELURAHAN CAILE
  4. KELURAHAN ELA-ELA
  5. KELURAHAN KASIMPURENG
  6. KELURAHAN LOKA
  7. KELURAHAN TANAH KONGKONG
  8. KELURAHAN TERANG-TERANG
  9. KELURAHAN KALUMEME

Rp   80.000,-

Rp    80.000,-

Rp    80.000,-

Rp    80.000,-

Rp    80.000,-

Rp    80.000,-

Rp    80.000,-

Rp   80.000,-

Rp  80.000,-

 

2

UJUNG LOE

  1. KELURAHAN DANNUANG  
  2. DESA SALEMBA
  3. DESA BIJAWANG
  4. DESA MANJALLING
  5. DESA BALONG
  6. DESA BALLEANGING
  7. DESA GARANTA
  8. DESA MANYAMPA
  9. DESA PADANG LOANG
  10. DESA SEPPANG
  11. DESA TAMATTO
  12. DESA LONRONG
  13. DESA PACCARAMMINGANG

Rp  85.000,-

Rp  85.000,-

Rp  90.000,-

Rp  100.000,-

Rp 100.000,-

Rp  100.000,-

Rp 100.000,-

Rp 100.000,-

Rp 95.000,-

Rp  95.000,-

Rp 110.000,-

Rp 110.000,-

Rp 110.000,-  

 

3

GANTARANG

 

  1. KELURAHAN JALANJANG
  2. KELURAHAN MATEKKO
  3. KELURAHAN BAROMBONG
  4. DESA BIALO
  5. DESA PAENRE LOMPOE
  6. DESA PALAMBARAE
  7. DESA POLEWALI
  8. DESA TACCORONG
  9. DESA MARIORENNU
  10. DESA BONTO MACINNA
  11. DESA BONTO MASILA
  12. DESA BONTO NYELENG
  13. DESA BONTO RAJA
  14. DESA BONTOSUNGGU
  15. DESA BENTENG GANTARANG
  16. DESA BUKIT HARAPAN
  17. DESA DAMPANG
  18. DESA GANTARANG
  19. DESA PADANG
  20. DESA BUKIT TINGGI
  21. DESA BENTENG MALEWANG

 

Rp    80.000,-

Rp    80.000,-

Rp    80.000,-

Rp    80.000,-

Rp   80.000,-

Rp    80.000,-

Rp   80.000,-

Rp   80.000,-

Rp 100.000,-

Rp 100.000,-

Rp 100.000,-

Rp  100.000,-

Rp  100.000,-

Rp   100.000,-

Rp  115.000,-

Rp   100.000,-

Rp   100.000,-

Rp  100.000,-

Rp 100.000,-

Rp 115.000,-

Rp 150.000,-           

 

4

KINDANG

  1. KELURAHAN ANRIHUA
  2. DESA BALIBO
  3. DESA BENTENG PALIOI
  4. DESA MATTIROWALIE
  5. DESA TAMAONA
  6. DESA BORONG RAPPOA
  7. DESA GARUNTUNGAN
  8. DESA KINDANG
  9. DESA OROGADING
  10. DESA SIPAENRE
  11. DESA KAHAYYA
  12. DESA SOMBA PALIOI
  13. DESA SOPA

Rp 125.000,-

Rp 100.000,-

Rp 125.000,-

Rp  125.000,-

Rp 110.000,-

Rp 135.000,-

Rp   75.000,-

Rp 175.000,-

Rp  75.000,-

Rp 175.000,-

Rp 200.000,-

Rp 175.000,-

Rp 100.000,-

 

5

BULUKUMPA

  1. KELURAHAN BALLASARAJA
  2. KELURAHAN JAWI-JAWI
  3. KELURAHAN TANETE
  4. DESA BARUGAE
  5. DESA BONTO BULAENG
  6. DESA BONTO MINASA
  7. DESA BULO-BULO
  8. DESA SALASSAE  
  9. DESA BALANG PESOANG
  10. DESA BALANG TAROANG
  11. DESA BATU LOHE
  12. DESA BONTO MANGIRING
  13. DESA JOJJOLO
  14. DESA KAMBUNO
  15. DESA SAPOBONTO
  16. DESA TIBONA
  17. DESA BARUGA RIATTANG

Rp 120.000,-

Rp 120.000,-

Rp 110.000,-

Rp 120.000,-

Rp 110.000,-

Rp  175.000,-

Rp 115.000,-

Rp 115.000,-

Rp 200.000,-

Rp  200.000,-

Rp  200.000,-

Rp 200.000,-

Rp 200.000,-

Rp 150.000,-

Rp 200.000,-

Rp 200.000,-

Rp 150.000,-

 

6

RILAU ALE

  1. KELURAHAN PALAMPANG
  2. DESA ANRANG
  3. DESA BAJI MINASA  
  4. DESA BATUKAROPA  
  5. DESA BONTO BANGUN
  6. DESA BONTOHARU
  7. DESA BONTOMANAI
  8. DESA BONTOMATENE
  9. DESA BULOLOHE
  10. DESA KARAMA
  11. DESA SWATANI
  12. DESA TANAH HARAPAN
  13. DESA TOPANDA
  14. DESA PANGALLOANG
  15. DESA BONTOLOHE

Rp   100.000,-

Rp   110.000,-

Rp 110.000,-

Rp   100.000,-

Rp 100.000,-

Rp   100.000,-

Rp   100.000,-

Rp 100.000,-

Rp  115.000,-

Rp 100.000,-

Rp   100.000,-

Rp   100.000,-

Rp   100.000,-

Rp   100.000,-

Rp   115.000,-

 

7

HERLANG

  1. DESA BORONG
  2. DESA KARASSING
  3. DESA PATARO
  4. DESA SINGA
  5. DESA TUGONDENG
  6. KELURAHAN BONTO KAMASE
  7. KELURAHAN TANUNTUNG
  8. DESA GUNTURU

Rp  125.000,-

Rp  125.000,-

Rp  130.000,-

Rp  125.000,-

Rp  130.000,-

Rp 200.000,-

Rp  150.000,-

Rp 150.000,-

 

8

KAJANG

 

  1. KELURAHAN TANAH JAYA  
  2. DESA BONTO BIRAEANG
  3. DESA BONTO RANNU
  4. DESA LEMBANG
  5. DESA LEMBANG LOE
  6. DESA LEMBANNA
  7. DESA PANTAMA
  8. DESA TAMBANGAN
  9. KELURAHAN LAIKANG
  10. DESA BATU NILAMUNG
  11. DESA BONTO BAJI
  12. DESA LOLISANG
  13. DESA MALLELENG
  14. DESA MATTOANGING
  15. DESA PATTIROANG
  16. DESA POSSI TANAH
  17. DESA SANGKALA
  18. DESA SAPANANG  
  19. DESA   TANAH TOWA

 

Rp 175.000,-

Rp  175.000,-Rp  125.000,-

Rp 125.000,-

Rp 175.000,-

Rp 150.000,-

Rp 150.000,-

Rp 150.000,-

Rp  175.000,-

Rp 250.000,-

Rp  150.000,-

Rp  200.000,-

Rp  200.000,-

Rp  200.000,-

Rp 200.000,-

Rp 200.000,-

Rp 200.000,-

Rp  250.000,-

Rp  200.000,-

 

9

BONTO TIRO

  1. KELURAHAN EKATIRO
  2. DESA DWITIRO
  3. DESA TRITIRO
  4. DESA BATANG
  5. DESA BONTO BULAENG  
  6. DESA BONTO BARUA  
  7. DESA BONTO   MARANNU
  8. DESA BONTO TANGNGA
  9. DESA BUHUNG BUNDANG
  10. DESA TAMALANREA
  11. DESA CARAMMING
  12. DESA PAKU BALAHO
  13. DESA LAMANDA

Rp 125.000,-

Rp 125.000,-

Rp 125.000,-

Rp  125.000,-

Rp  140.000,-

Rp 125.000,-

Rp  125.000,-

Rp  125.000,-

Rp 125.000,-

Rp  125.000,-

Rp  125.000,-

Rp  125.000,-

Rp  125.000,-

 

10

BONTO BAHARI

 

  1. KELURAHAN BENJALA
  2. KELURAHAN SAPOLOHE
  3. KELURAHAN TANAH BERU
  4. KELURAHAN TANAH LEMO

Rp 120.000,-

Rp 100.000,-

Rp 100.000,-

Rp 140.000,-

 
 

BONTO BAHARI

 

5.   DESA   ARA

6.   DESA   BIRA      

7.   DESA DARUBIA

8.   DESA   LEMBANNA

Rp 140.000,-

Rp  140.000,-

Rp 140.000,-

Rp  140.000,-

 

PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

WAKIL KETUA,

KHUSAINI, SH., MH.

NIP. 19640812 199212 1 001

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

KETUA,

Drs. H. HUDRIN HUSAIN, SH.

NIP. 19520812 198003 1 008

No. Urut

PANJAR

PERKARA

PERMOHONAN SITA JAMINAN

SITA

EKSEKUSI

EKSEKUSI MATERAI REDAKSI KET.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
  1. Dua kali panggilan

dikalikan

jumlah

penggugat

dikalikan

tarif per

desa.

  1. Tiga kali

panggilan

dikalikan

jumlah

tergugat

dikalikan

tarif per desa

Rp   150.000

sampai

dengan

Rp   200.000

Rp 2.500.000

Rp 2.500.000

Rp10.000.000

Rp 6.000

Rp 5.000

Nomor 4,                

5 dan 6     disesuai-kan dengan

situasi dan kondisi.

 

 

 

 

 

No. U R A I A N B I A Y A KETERANGAN
I PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA
1. Pendaftaran gugatan/permohonan * Rp 30.000,- * Disetor ke kas negara
2. Proses penyelesaian perkara/biaya proses Rp 75.000,-  
3. Panggilan kepada penggugat/pemohon   (2x **)     **Biaya panggilan/ pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah para pihak.
4. Panggilan kepada tergugat/termohon      (3x **)    
5. Redaksi Rp 5.000,-  
6. Materai Rp 6.000,-  

Catatan :

  1. Radius I :Rp  50.000,-

Radius II    :Rp   85.000.-   s.d.     Rp. 110.000.-

Radius III  : Rp 110.000.-     s.d.  Rp. 250.000,-

Radius IV  :Sulit dijangkau, disesuaikan dengan keadaan.

  1. Apabila ada pihak yang berada di luar wilayah Pengadilan Negeri Bulukumba maka biaya panggilannya disesuaikan dengan radius yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat.
  2. Apabila ada sisa dari panjar yang telah dibayar setelah Putusan/Penetapan dijatuhkan maka sisa tersebut akan dikembalikan, namun apabila ternyata kurang maka diminta tambahan.
  3. Sisa panjar yang tidak diambil lebih dari 6 bulan setelah diberitahukan, disetor ke kas negara.
 
             
II PANJAR BIAYA PERMOHONAN BANDING  
A Biaya permohonan banding pada Pengadilan Negeri terdiri dari :  
  1. Pendaftaran permohonan banding * Rp 50.000,- *Disetor ke kas Negara.
  2. Pemberitahuan adanya permohonan banding **    

**Biaya pemberitahuan      disesuaikan dengan

radius dan jumlah para pihak.

  3. Pemberitahuan memori banding **    
  4. Pemberitahuan kontra memori banding **    
  5. Pemberitahuan inzage Penggugat/Pemohon dan Tergugat / Termohon **    
  6.

Pemberitahuan isi putusan banding kepada pembanding dan terbanding **

     
  7. Foto copy, penjilidan dan pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tingkat banding. Rp 75.000,-  
B Biaya proses penyelesaian perkara di tingkat               banding *** Rp 150.000,- *** Dikirim ke P.T.
             
III PANJAR BIAYA PERMOHONAN KASASI
A Biaya permohonan banding pada Pengadilan Negeri terdiri dari :
  1. Pendaftaran permohonan kasasi * Rp 50.000,- *Disetor ke kas Negara.
  2. Pemberitahuan adanya permohonan kasasi **    

**Biaya pemberitahuan      disesuaikan dengan

   radius dan jumlah para    pihak.

  3. Pemberitahuan memori kasasi **    
  4. Pemberitahuan kontra memori kasasi **    
  5. Pemberitahuan inzage Pemohon dan Termohon **      
  6. Pemberitahuan isi putusan kasasi kepada pemohon dan termohon **      
  7. Foto copy, penjilidan dan pengiriman berkas dan pengiriman biaya kasasi ke M.A.R.I. Rp 75.000,-  
B Biaya proses penyelesaian perkara di tingkat               kasasi *** Rp 500.000,- *** Dikirim ke M.A.R.I.
IV PANJAR BIAYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI      
A 1. Pendaftaran permohonan PK * Rp 200.000,- *Disetor ke kas Negara.
  2. Pemberitahuan adanya permohonan PK **    

**Biaya pemberitahuan      disesuaikan dengan

   radius dan jumlah    para pihak.

  3. Panggilan sidang insidentil pemohon PK **    
  4. Pemberitahuan jawaban PK **    
  5. Pemberitahuan isi putusan PK kepada pemohon dan termohon **      
  6. Foto copy, penjilidan dan pengiriman berkas dan pengiriman biaya PK ke M.A.R.I. Rp 75.000,-  
B Biaya proses penyelesaian perkara PK *** Rp 2.500.000,- *** Dikirim ke M.A.R.I.
V PANJAR PEMERIKSAAN SETEMPAT      
  1. Pemberitahuan pelaksanaan kepada pemohon/ penggugat dan termohon / tergugat *    

*Biaya pemberitahuan      disesuaikan dengan

     radius dan jumlah      para pihak.

  2. Pemberitahuan pelaksanaan kepada Kepala Desa / Lurah *    
  3. Petugas Desa/Kelurahan 2 orang    
  4. RADIUS      
    Radius I      :Meliputi Kecamatan Ujung Bulu Rp 1.000.000,-  
    Radius II    :Meliputi Kecamatan Ujung Loe Rp 1.500.000,-  
    Radius III   :Meliputi Kecamatan Gantarang, Bonto            Bahari dan Rilau Ale Rp 2.000.000,-  
    Radius IV   :Meliputi Kecamatan Kindang,                         Bulukumpa, Kajang, Herlang dan                         Bontotiro Rp 2.500.000,-  
VI PANJAR BIAYA PELETAKAN / PENGANGKATAN SITA JAMINAN
  1. Perincian sita * Rp 25.000,- *Disetor ke kas Negara.
  2. Pemberitahuan pelaksanaan sita kepada pemohon, termohon dan Kepala Desa / Lurah **    

**Biaya pemberitahuan          

     disesuaikan dengan

     radius dan jumlah    

     para pihak.

  3. Juru sita    
  4. Saksi 2 orang    
  5. Petugas kelurahan 2 orang    
  6. Penyampaian salinan berita acara sita kepada pemohon, termohon, Kepala Desa/Lurah dan BPN **    
  7. Pencatatan/Pengangkatan sita di BPN ***     ***  Sesuai ketentuan         yang ditetapkan         oleh BPN
  8. Transportasi ****     ****Sesuai kondisi daerah

 

VII PANJAR BIAYA SITA EKSEKUSI Rp 2.500.000,-  
  1. Perincian sita * Rp 25.000,- *   Disetor ke kas Negara.
  2.

Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada pemohon, termohon dan Kepala Desa/Lurah **

   

**Biaya pemberitahuan          

     disesuaikan dengan

     radius dan jumlah    

     para pihak.

  3. Juru sita    
  4. Saksi 2 orang    
  5. Petugas Kelurahan 2 orang    
  6. Penyampaian salinan berita acara sita eksekusi kepada pemohon, termohon, Kepala Desa/Lurah dan BPN **    
  7. Pencatatan/Pengangkatan sita di BPN ***     ***  Sesuai ketentuan         yang ditetapkan         oleh BPN
  8. Transportasi ****     ****Sesuai kondisi daerah
             
VIII PANJAR BIAYA EKSEKUSI/PENGOSONGAN Rp 10.000.000,-  
  1. Panggilan aanmaning kepada pemohon dan termohon * Rp 2.500.000,-

*Biaya panggilan/      pemberitahuan         

     disesuaikan dengan

     radius dan jumlah    

     para pihak.

  2. Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada pemohon, termohon, Kepala Desa/Lurah dan Kepolisian *    
  3. Juru sita    
  4. Saksi 3 orang    
  5. Petugas kelurahan 2 orang    
  6. Penyampaian salinan berita acara sita eksekusi kepada pemohon, termohon, Kepala Desa / Lurah dan BPN *    
  7. Pencatatan/Pengangkatan sita di BPN **     **    Sesuai ketentuan         yang ditetapkan         oleh BPN
  8. Transportasi ***     ***  Sesuai kondisi daerah
IX PANJAR BIAYA LELANG
 

Disesuaikan dengan Peraturan Kantor Pelayananan Kekayaan Negara dan Lelang di daerah setempat.

PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

WAKIL KETUA,

KHUSAINI, SH., MH.

NIP. 19640812 199212 1 001

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

KETUA,

Drs. H. HUDRIN HUSAIN, SH.

NIP. 19520812 198003 1 008


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas