Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Bulukumba/gspeech}Welcome REALNAME   Click to listen highlighted text! Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Bulukumba/gspeech}Welcome REALNAME Powered By GSpeech

logo web ptmks

 

    
Tue29Sep2020

Rapat Satgas Pencegahan Penyebaran Covid-19 PN Bulukumba

skd 1

Hari Senin tanggal 28 September 2020 dipimpin oleh Ibu Nursinah, SH. MH., Ketua Satgas Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pengadilan Negeri Bulukumba. Keadaan pandemi global saat ini begitu memprihatinkan dimana virus covid-19 telah memakan jutaan korban jiwa termasuk di Indonesia. Dalam hal ini Kita sebagai aparatur negara harus ikut serta memerangi pandemi ini. Khusus di provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba baru-baru ini  kembali mendapatkan predikat zona merah diakibatkan meningkatnya Kembali jumlah warga Bulukumba yang terkonfirmasi positif covid-19. Untuk itu kita harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya protokol Kesehatan dan menjaga imun tubuh agar tetap sehat dan bugar.

Memasuki masa pesta politik / Pilkada dimana makin besarnya kemungkinan berkumpulnya massa menjadi salah satu indikator meningkatnya penyebaran wabah, untuk itu sosialisasi dan edukasi juga menjadi poin penting dalam rangka mencegah penyebaran virus covid-19. Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan  Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 623/SEK/SK/IX/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Pembentukan Satgas Mahkamah Agung dan SOP Pencegahan Penyebaran Covid-19, sebagai bukti bahwa institusi kita sangat peduli dalam membantu pencegahan penyebaran covid-19 di Indonesia, dan sekaligus menjadi pedoman bagi warga peradilan dalam memerangi wabah pada wilayah masing-masing.

Pengadilan Negeri Bulukumba telah menindaklanjuti SK dari pusat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba No. W22-U11/162/OT.01.3/9/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pembentukan Satgas Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Pengadilan Negeri Bulukumba. Mengenai anggaran kita didukung oleh penyediaan DIPA, untuk perlengkapan tambahan lainnya semisal persediaan masker dan cairan desinfektan akan dilakukan koordinasi dengan Satgas Pemda setempat, mengenai dasar pembentukan dan SOP akan kita bagikan. Dalam menentukan kegiatan juga akan dibuat rencana/program kegiatan. Sosialisasi yang akan kita jalankan dilakukan pada kantor PN Bulukumba terlebih dahulu sebelum dilakukan secara eksternal termasuk penyediaan vitamin, obat-obatan dan masker bagi personel PN Bulukumba dan tamu/pengunjung sidang.

Kita juga akan menjadwalkan penyemprotan setiap minggu dan pembagian multivitamin untuk internal kita dalam rangka menjaga imun tubuh, selanjutnya fungsi controlling akan kita tegakkan termasuk pengamanan yang melibatkan hakim dan pegawai. Mengenai sanksi yang akan diberikan dapat berupa sanksi materi ataupun sanksi sosial lainnya misalnya denda Rp 50.000 atau mengikrarkan 10 budaya malu pada saat apel pagi yang berlaku internal.

 

Evaluasi Implementasi SIPP Badilum

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Posbakum
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Read More
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Read More
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Read More

Pencarian

Hasil Survey IKM dan IPK

  • IKM
  • IPK
  • 1
  • 2
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
  • Ketua
  • Panitera
  • Sekretaris
  • Hakim 1
  • Hakim 2
  • Hakim 3
  • Hakim 4
  • Hakim 5
  • Hakim 6
  • Panmud Perdata
  • Panmud Pidana
  • Panmud Hukum
  • Kasum PTIP
  • Kasub Ortala
  • Kasub Umum
  • PP1
  • PP2
  • PP3
  • PP4
  • PP5
  • PP6
  • JS1
  • JS2
  • JSP
  • STAF1
  • STAF2
  • STAF3
  • STAF4
  • STAF5
  • H1
  • H7
  • H10
  • H9
  • H8
  • H2
  • H3
  • H4
  • H5
  • H6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • Role Model
  • Agen
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2

Survey IKM & IPK Online


survei ikmsurvei korupsi

Info Kegiatan

Pengumuman

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba telah menetapkan Surat Keputusan meliputi panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech