Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Bulukumba/gspeech}Welcome REALNAME   Click to listen highlighted text! Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Bulukumba/gspeech}Welcome REALNAME Powered By GSpeech

logo web ptmks

 

    
Mon12Oct2020

Rapat Dinas Bulanan 12 Oktober 2020

skd 1

Senin 12 OKtober 2020, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bulukumba, Dipimpin oleh Bapak Khoiruman Pandu K. Harahap, S.H., M.H (Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba), Bapak Armin S.H., M.H. (Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba) dan Bapak Dr. Yulius Simon S.E., M.M. (Sekretaris Pengadilan Negeri Bulukumba) Melaksanakan Rapat Dinas Bulanan Periode Oktober 2020

      • Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba menghimbau dan selalu mengingatkan pentingnya penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Disiplin Hakim, PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembinaan Atasan langsung, dan PERMA Nomor 9 tahun 2016 tentang Pengaduan ;
      • Sesuai dengan amanat Pelaksana Harian Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI (Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum. untuk dilakukan rapat mengenai penyerapan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 Triwulan III Tahun 2020 ;
      • Penyerapan anggaran menjadi target bagi Ketua, Panitera, Sekretaris, Panmud, Kasubbag, dan Bendahara untuk dapat sesuai dengan standard pada Triwulan III yaitu 75% ;
      • Selanjutnya untuk lebih jelas mengenai penyerapan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Negeri Bulukumba dipersilahkan Sekretaris untuk memaparkan pada Rapat.
      • Penyerapan DIPA 01 Pengadilan Negeri Bulukumba pada Triwulan III Tahun 2020 per 1 Oktober sudah mencapai 84,74% sehinggu sudah melebihi target 75% ;
      • Belanja modal sudah selesai dan masih terdapat sisa Rp 800.000,- yang tidak dapat di revisi sehingga tidak akan mendapatkan 100% ;
      • Penyerapan DIPA 03 Pengadilan Negeri Bulukumba pada Triwulan III Tahun 2020 per 1 Oktober hanya mencapai 63,74%, masih dibawah target 75% ;
      • Terdapat kegiatan yang tidak terlaksana yang sudah dilakukan revisi dengan Dirjen Badilum tetapi belum terdapat balasan dan selalu berkomunikasi dengan Kassub Keuangan dengan media Whatsapp mengenai kegiatan yang tidak terlaksana tersebut ;
      • Kegiatan yang tidak terlaksana dan akan direvisi pertama adalah Sidang Keliling / Sidang di Luar Gedung Pengadilan Negeri Bulukumba dengan anggaran Rp 10.500.000,- yang akan direvisi dialihkan menjadi pengamanan sidang dan penjilidan arsip ;
      • Kegitan kedua adalah Belanja Bahan Pemeriksaan Sidang sebesar Rp 6.310.000,- untuk konsumsi terdakwa yang sudah tidak ditanggung kembali ;
      • Dirjen memperbolehkan pemberian komsumsi terdakwa selama pembayaran tidak 2 kali atau dobel antara Pengadilan dan Lapas karena dapat menjadi temuan BPK jika terdapat 2x Pembayaran ;
      • Ketiga adalah penyerapan untuk ATK sebesar Rp 2.500.000,- yang notabene masih sampai bulan Desember 2020 sehingga dapat dibelikan sekarang atau dicicil per bulan untuk pembelian ATK tersebut selama 3 bulan ;
      • Untuk penyerapan DIPA 03 yang lain sudah baik seperti POSBAKUM dengan anggaran Rp 2.600.000,- sudah terealisasi ;
      • Setelah dilakukan perhitunan target capaian akhir tahun 2020 penyerapan DIPA 01 akan mencapai 99% dan DIPA 03 akan mencapai 98% per 12 Desember 2020 sebagai hari terakhir pencairan KPPN.

       

        • Melalui kesempatan yang diberikan, Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba menanggapi apa yang disampaikan Sekretaris perihal penyerapan anggaran Triwulan III Tahun 2020 ;
        • Pertama mengenai anggaran konsumsi terdakwa bahawa semenjak dilakukan sidang secara onlin karena virus Covid-19 dari pertengahan bulan Maret 2020 memang tidak terdapat konsumsi untuk terdakwa, yang menjadi pertanyaan selanjutnya apakah uang tersebut akan tetap dicarikan atau direvisi? serta bagaimana langkah-langka teknis dalam merivisi yang dilakukan dengan transparan ;
        • Mengusulkan untuk melakukan revisi dan dialihkan dalam rangka peningkatan fasilitas Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba, seperti area merokok ;
        • Kedua perihal sidang keliling yang memang tidak pernah dilakukan sesuai dengan perkara yang ada dan dapat dialihkan untuk peningakatan atau perbaikan fasilitas kantor dan perihal pengamanan sidang yang bukan ditanggung oleh Pengadilan Negeri Bulukumba tetapi ditanggung oleh Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bulukumba ;

       width=

       width=

       width=

Evaluasi Implementasi SIPP Badilum

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Posbakum
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Read More
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Read More
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Read More

Pencarian

Hasil Survey IKM dan IPK

  • IKM
  • IPK
  • 1
  • 2
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
  • Ketua
  • Panitera
  • Sekretaris
  • Hakim 1
  • Hakim 2
  • Hakim 3
  • Hakim 4
  • Hakim 5
  • Hakim 6
  • Panmud Perdata
  • Panmud Pidana
  • Panmud Hukum
  • Kasum PTIP
  • Kasub Ortala
  • Kasub Umum
  • PP1
  • PP2
  • PP3
  • PP4
  • PP5
  • PP6
  • JS1
  • JS2
  • JSP
  • STAF1
  • STAF2
  • STAF3
  • STAF4
  • STAF5
  • H1
  • H7
  • H10
  • H9
  • H8
  • H2
  • H3
  • H4
  • H5
  • H6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • Role Model
  • Agen
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2

Survey IKM & IPK Online


survei ikmsurvei korupsi

Info Kegiatan

Pengumuman

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba telah menetapkan Surat Keputusan meliputi panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech