Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Bulukumba/gspeech}Welcome REALNAME   Click to listen highlighted text! Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Bulukumba/gspeech}Welcome REALNAME Powered By GSpeech

logo web ptmks

 

    
Fri5Mar2021

Penandatangan MOU Dengan Majelis Da'i Muda Bulukumba Untuk Kegiatan Kajian Rutin Jumat Ibadah

skd 1

Jum'at, 05 Maret 2021, Mengawali bulan Maret tahun 2021 ini Pengadilan Negeri Bulukumba konsisten berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam segi SQ (Spiritual Quotient) dengan melanjutkan kembali kerjasama dengan Majelis Dai Muda Bulukumba melalui Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kegiatan Kajian Rutin Jumat Ibadah yang pada tahun 2020 telah berjalan dengan lancar.

Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bulukumba, Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Bapak Khoiruman Pandu K. Harahap, S.H., M.H dan Ust. Ikhwan Bahar selaku Ketua Majelis Dai Muda Bulukumba menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) antara pihak Pengadilan Negeri dengan Majelis Dai Muda (MDM) Kab. Bulukumba untuk pelaksanaan Kajian Rutin Jumat Ibadah.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba menyampaikan bahwasannya kegiatan ini merupakan wujud ikhtiar dari proses manajemen perubahan zona integritas dan mengharapkan senegap aparatur Pengadilan Negeri Bulukumba dapat merasakan manfaat dari kegiatan Jumat Ibadah serta meningkatkan sprirtual quotinent dalam diri.

Ustad Ikhwan Bahar sebagai selaku Ketua majelis Da'i Muda Bulukumba (MDM) menyambut positif dari kerjasama yang telah terjalin ini karena sejak melakukan MoU dengan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tahun 2020, sejumlah instansi terinspirasi dan juga melakukan kerjasama kegiatan kajian dengan MDM Bulukumba. Hal ini tentu berpengaruh positif dalam hal peningkatan pengetahuan keagamaan bukannya hanya di lingkungan Pengadilan akan tetapi juga di daerah Kabupaten Bulukumba secara holistik.

Acara berlanjut dengan mengaji ayat suci Alquran bersama kemudian dilanjutkan dengan kajian dengan topik pembahasan perihal wudhu.

    •  

  • .

Evaluasi Implementasi SIPP Badilum

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Posbakum
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Read More
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Read More
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Read More

Pencarian

Hasil Survey IKM dan IPK

  • IPK
  • 1
  • 2
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
  • Ketua
  • Wakil Ketua
  • Panitera
  • Sekretaris
  • Hakim 1
  • Hakim 2
  • Hakim 3
  • Hakim 4
  • Hakim 5
  • Hakim 6
  • Panmud Perdata
  • Panmud Pidana
  • Panmud Hukum
  • Kasum PTIP
  • Kasub Ortala
  • Kasub Umum
  • PP1
  • PP NEW
  • PP2
  • PP3
  • PP4
  • PP5
  • PP6
  • JS1
  • JS2
  • JSP
  • STAF1
  • STAF2
  • STAF3
  • STAF4
  • STAF5
  • CPNS1
  • CPNS2
  • H1
  • H7
  • H10
  • H9
  • H8
  • H2
  • H3
  • H4
  • H5
  • H6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • RM KPN
  • RM WKPN
  • Role Model
  • Agen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 1
  • 2

Survey IKM & IPK Online


survei ikmsurvei korupsi

Info Kegiatan

Pengumuman

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba telah menetapkan Surat Keputusan meliputi panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech