Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Bulukumba/gspeech}Welcome REALNAME   Click to listen highlighted text! Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Bulukumba/gspeech}Welcome REALNAME Powered By GSpeech

logo web ptmks

 

    
Tue23Mar2021

Pendatanganan MOU Antara PN Bulukumba dengan RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba Tentang Penyediaan Layanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas

skd 1

Selasa, 23 Maret 2021. Bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba, telah berlangsung acara pendatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Pegadilan Negeri Bulukumba dengan RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba Tentang Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas berdasarkan Surat keputusan Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Kersama dengan RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba tersebut adalah penyediaan layanan kesehatan berupa pemeriksaan kondisi fisik jasmani dan rohani, pendampingan tenaga medis dan atau psikolog. Pihak PN Bulukumba diwakili oleh Ketua PN Bpk. Khoiruman Pandu K.Harahap, S.H.,M.H. Dan Pihak RSUD H.Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba diwakili Direktur RSUD dr.H.Rizal Ridwan Dappi, Sp.OG (K)., M.Kes.

 

Penandatanganan Kerjasama RSUD H.Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba

   

Dengan Direktur RSUD H.Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba Dr. H.Rizal Ridwan Dappi, Sp.OG(K).,M.Kes. Meninjau sarana ruang kesehatan PN Bulukumba, didampingi Sekretaris, Kasubag Umum dan Hakim Pengawas Umum. Direktur RSUD memberikan saran dan masukan tentang sarana standar fasilitas Disabilitas dan berjanji akan membantu pihak PN Bulukumba dalam membenahi fasilitas kesehatan jika diperlukan.

 

Evaluasi Implementasi SIPP Badilum

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Posbakum
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Read More
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Read More
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Read More

Pencarian

Hasil Survey IKM dan IPK

  • IPK
  • 1
  • 2
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
  • Ketua
  • Wakil Ketua
  • Panitera
  • Sekretaris
  • Hakim 1
  • Hakim 2
  • Hakim 3
  • Hakim 4
  • Hakim 5
  • Hakim 6
  • Panmud Perdata
  • Panmud Pidana
  • Panmud Hukum
  • Kasum PTIP
  • Kasub Ortala
  • Kasub Umum
  • PP1
  • PP NEW
  • PP2
  • PP3
  • PP4
  • PP5
  • PP6
  • JS1
  • JS2
  • JSP
  • STAF1
  • STAF2
  • STAF3
  • STAF4
  • STAF5
  • CPNS1
  • CPNS2
  • H1
  • H7
  • H10
  • H9
  • H8
  • H2
  • H3
  • H4
  • H5
  • H6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • RM KPN
  • RM WKPN
  • Role Model
  • Agen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 1
  • 2

Survey IKM & IPK Online


survei ikmsurvei korupsi

Info Kegiatan

Pengumuman

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba telah menetapkan Surat Keputusan meliputi panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech