Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Bulukumba/gspeech}Welcome REALNAME   Click to listen highlighted text! Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Bulukumba/gspeech}Welcome REALNAME Powered By GSpeech

logo web ptmks

Profil Zona Integritas PN Bulukumba


 

    
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Mon31Aug2020

Uraian Tugas Kepaniteraan Hukum

STRUKTUR PEMBAGIAN TUGAS KEPANITERAAN HUKUM

I. PANITERA MUDA HUKUM

URAIAN TUGAS
1.Menyelenggarakan / pelaksanaan administrasi kepaniteraan Hukum dengan dibantu oleh staf
2.Mengisi/ Mengupdate data-data SIPP perkara pidana dan perkara sebagai panitera pengganti
3.Melakukan bimbingan / pengawasan terhadap staf/ tenaga honorer pemeriksa penanganan pengaduan
4.Membantu hakim mengikuti sidang

II. STAF KEPANITERAAN HUKUM 

URAIAN TUGAS

  1. Pelayanan meja PTSP Informasi & Pengaduan
  2. Operator Aplikasi SIWAS
  3. Operator Aplikasi Sistem Direktori SIPP
  4. Penanggung Jawab Register :
  • Register Surat Kuasa Perdata
  • Register Surat Kuasa Pidana
  • Register Surat Kuasa Insidentil
  • Register Surat Keterangan
  • Register Waarmaking
  • Register Penelitian
  • Register Pengaduan
  • Register Pengaduan Delegasi
  • Register Permintaan Informasi
  • Register Keberatan
  • Register Benturan Kepentingan
  • Register Penyerahan PNBP

III. STAF KEPANITERAAN HUKUM (JSP)

URAIAN TUGAS

  1. Pelayanan meja PTSP Kepaniteraan Hukum
  2. Operator Aplikasi SIPP
  3. Membuat laporan 4 Bulanan
  4. Membuat laporan 6 Bulanan
  5. Membuat laporan 1 Bulanan e-Survey IKM
  6. Membantu menata ruang arsip

 

V. STAF KEPANITERAAN HUKUM

URAIAN TUGAS

  1. Pelayanan meja PTSP Kepaniteraan Hukum
  2. Operator Aplikasi PTSP+
  3. Membuat laporan 1 Bulanan
  4. Menerima berkas perkara Pidana dan Perdata incracht
  5. Menata ruang arsip
  6. Penanggung Jawab Register :
  • Register Surat Masuk disposisi ke Bagian Hukum

Evaluasi Implementasi SIPP Badilum

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Posbakum
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Read More
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Read More
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Read More

Pencarian

Survey IKM & IPK Online


survei korupsi

Klik Icon SISUPER Untuk Mulai Mengisi

Survei SKM & SPAK

Hasil Survey IKM dan IPK

  • IPK
  • 1
  • 2
  • Ketua
  • Wakil Ketua
  • Panitera
  • Sekretaris
  • Hakim 2
  • Hakim 3
  • Hakim 4
  • Hakim 5
  • Hakim 6
  • Panmud Perdata
  • Panmud Pidana
  • Panmud Hukum
  • Kasum PTIP
  • Kasub Ortala
  • Kasub Umum
  • PP NEW
  • PP2
  • PP3
  • PP4
  • PP6
  • JS1
  • JS2
  • JSP
  • STAF1
  • STAF2
  • STAF3
  • STAF4
  • STAF5
  • CPNS1
  • CPNS2
  • H9
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 1
  • 2

Pengumuman

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

Inovasi PN Bulukumba

  • 1

Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba telah menetapkan Surat Keputusan meliputi panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bulukumba

  • RM WKPN
  • Role Model
  • Agen
  • 1
  • 2
  • 3

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bulukumba

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Tautan

  • Mahkamah Agung R.I +

    Website Mahkamah Agung RI Read More
  • Dirjen Badan Peradilan Umum +

    Website Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Read More
  • Balitbang Diklatkumdil MARI +

    Website Balitbang Diklatkumdil Mahkamah Agung RI Read More
  • Pengadilan Tinggi Makassar +

    Website Pengadilan Tinggi Makassar Read More
  • 1
  • 2
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech