Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Bulukumba/gspeech}Welcome REALNAME   Click to listen highlighted text! Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Bulukumba/gspeech}Welcome REALNAME Powered By GSpeech

logo web ptmks

 

    
Thu27Aug2020

Sub Bagian Umum dan Keuangan

STRUKTUR PEMBAGIAN TUGAS SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
I. KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

URAIAN TUGAS
1.Mengkoordinir dan memeriksa serta Penyimpanan surat masuk dan surat keluar;
2.Mengkoordinir dan memeriksa barang-barang yang masuk dan keluar serta pendistribusiannya;
3.Mengkoordinir Pembuatan laporan Inventaris Barang, Kartu Inventaris Barang, SIMAK – BMN;
4.Mengkoordinir dan memeriksa buku yang masuk dan keluar dari Perpustakaan;
5.Mengkoordinir kebersihan halaman dan ruangan kantor dan keamanan Kantor Pengadilan Negeri Martapura;
6.Melaksanakan administrasi keuangan;
7.Menyusun rencana anggaran ( RKA-KL ) dan data pendukung kelengkapannya;
8.Mengkoordinir dan membuat laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
9.Menyiapkan rencana penggunaan anggaran setiap mata anggaran sesuai dana yang ada dalam DIPA;
10.Menguji kebenaran SPP dan menerbitkan serta menandatangani SPM ke KPPN;
11.Menerima dan memeriksa kelengkapan SPP - LS/ UP/ TU/ GU dari Kuasa Pengguna Anggaran;
12.Mengkoreksi surat - surat yang telah dibuat untuk disampaikan ke instansi lain;
13.Membuat SK dan Absensi lembur;
14.Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan.

II. STAF SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

URAIAN TUGAS
1.Menerima surat masuk dan mendistribusikannya.
2.Membuat penomoran surat masuk dan keluar.
3.Menginput data surat masuk dan keluar ke dalam Aplikasi.
4.Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan atau perintah atasan.

III. STAF SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN (BENDAHARA PENERIMAAN)

URAIAN TUGAS
1.Menerima dan melakukan penyetoran PNBP.
2.Membuat buku kas umum PNBP.
3.Mengoperasikan Aplikasi SIMPONI dan SIMARI ONLINE PNBP.
4.Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerima.
5.Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan atau perintah atasan.

IV. STAF SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN (BENDAHARA PENGELUARAN)

URAIAN TUGAS
1.Mengajukan UP ke KPPN;
2.Membuat Laporan pertanggungjawaban UP ke KPPN;
3.Melakukan Rekonsiliasi Laporan bulanan;
4.Membuat Laporan LPJ Bendahara;
5.Membuat Buku Kas Umum (BKU), Kas Tunai, Buku Bank dan Buku Pembantu Lainnya serta untuk diparaf oleh Bendahara Pengeluaran;
6.Menyiapkan rencana penggunaan UP yang akan diajukan ke KPPN;
7.Membuat dan melaporkan laporan Remunerasi serta Rekap Remunerasinya;
8.Melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan untuk semua transaksi yang berkaitan dengan rekening Bendahara baik pengeluaran UP maupun LS;
9.Menerima, menyetor dan melaporkan semua penerimaan Negara;
10.Menyetorkan pajak dan membukukannya.;
11.Mengantarkan spm ke kppn
12.Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diatur bedasarkan peraturan perundang - undangan atau perintah atasan;

V. STAF SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

URAIAN TUGAS
1.Menyalurkan ATK pada setiap permintaan.
2.Melakukan Rekonsiliasi BMN Semesteran dan Tahunan.
3.Membuat Laporan SIMAK – BMN.
4.Membuat Laporan Persediaan Barang Masuk dan Keluar .
5.Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diatur bedasarkan peraturan perundang - undangan atau perintah atasan;

 

VI. STAF SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

URAIAN TUGAS
1.Memelihara instalasi listrik kantor
2.Memelihara peralatan komputer
3.Memelihara instalasi saluran air pdam
4.Memelihara inventaris kantor
5.Mengantar surat keluar ke LP dan k e Kejaksaan
6.Membantu tugas Subbagian Umum dan Keuangan

VII. STAF SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

URAIAN TUGAS
1.Memelihara instalasi listrik kantor
2.Memelihara peralatan komputer
3.Memelihara instalasi saluran air pdam
4.Memelihara inventaris kantor
5.Mengantar surat keluar ke LP dank e Kejaksaan
6.Membantu tugas Subbagian Umum dan Keuangan

VIII. STAF SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

URAIAN TUGAS
1.Memelihara instalasi listrik kantor
2.Memelihara peralatan komputer
3.Memelihara instalasi saluran air pdam
4.Memelihara inventaris kantor
5.Mengantar surat keluar ke LP dank e Kejaksaan
6.Membantu tugas Subbagian Umum dan Keuangan

Evaluasi Implementasi SIPP Badilum

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Posbakum
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Read More
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Read More
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Read More

Pencarian

Hasil Survey IKM dan IPK

  • IKM
  • IPK
  • 1
  • 2
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
  • Ketua
  • Panitera
  • Sekretaris
  • Hakim 1
  • Hakim 2
  • Hakim 3
  • Hakim 4
  • Hakim 5
  • Hakim 6
  • Panmud Perdata
  • Panmud Pidana
  • Panmud Hukum
  • Kasum PTIP
  • Kasub Ortala
  • Kasub Umum
  • PP1
  • PP2
  • PP3
  • PP4
  • PP5
  • PP6
  • JS1
  • JS2
  • JSP
  • STAF1
  • STAF2
  • STAF3
  • STAF4
  • STAF5
  • H1
  • H7
  • H10
  • H9
  • H8
  • H2
  • H3
  • H4
  • H5
  • H6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • Role Model
  • Agen
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2

Survey IKM & IPK Online


survei ikmsurvei korupsi

Info Kegiatan

Pengumuman

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba telah menetapkan Surat Keputusan meliputi panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech