Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Bulukumba/gspeech}Welcome REALNAME   Click to listen highlighted text! Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Bulukumba/gspeech}Welcome REALNAME Powered By GSpeech

logo web ptmks

 

    
Thu24Sep2020

Zona Integritas Pengadilan Negeri Bulukumba

 

 

Pengadilan Negeri Bulukumba Siap Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Pada Tahun 2020 Pengadilan Negeri Bulukumba mampu mempertahankan pencapaian Evaluasi Implementasi SIPP yang selalu konsisten mendapatkan poin diatas 850. Sebelumnya pada semester II periode tahun 2019 berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor 16/DJU/HM02.3.1.2020 tanggal 3 Januari 2020, Pengadilan Negeri Bulukumba berhasil meraih peringkat tiga nasional Pengadilan Negeri Kelas I B perkara 500 s/d 1000 dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi pada klasemen EIS Badilum yang meraih poin 990.71. Poin penilaian tersebut terdiri dari empat unsur penilaian meliputi Kinerja 152.8 Poin, Kepatuhan 528.79 Poin, Kelengkapan 145.93 Poin dan Kesesuaian 163.16 poin.

Pada periode tahun 2019 Pengadilan Negeri Bulukumba juga berhasil mempertahanan Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat A "Excellent" dengan nilai akhir yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dari hasil kinerja tersebut pada tanggal 22 Mei 2020, Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas I B mendapatkan kepercayaan dari Mahkamah Agung berdasarkan surat Nomor 333/BP/HM.01.1/5/2020 menunjuk Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai salah satu satuan kerja yag diusulkan untuk dinilai proses Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Segera setelah mendapatkan mandat tersebut, maka pimpinan bertindak cepat membentuk tim pembangunan zona integritas dan mulai menyiapkan Laporan Hasil PMPZI berupa Laporan Hasil PMPZI, Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Data Dukung yang Relevan (update) kemudian mengupload data laporan tersebut pada tanggal 9 Juni 2020 pada https://pmpzi.mahkamahagung.go.id/ 

Pengadilan Negeri Bulukumba terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dari segi sarana dan prasarana maupun pemanfaatan teknologi, melakukan monitoring dan evaluasi pada enam area pembangunan serta melaksanakan rapat internal pembahasan langkah-langkah strategis pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

Dan akhirnya dengan ketekunan dan optimisme, Pengadilan Negeri Bulukumba siap untuk melaksanakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dengan Motto JEMPOL (Jujur, Efektif/Efisien, Melayani, Profesional, Objektif dan Lancar), Pengadilan Negeri Bulukumba berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pencari keadilan dan pengunjung lainnya.

Evaluasi Implementasi SIPP Badilum

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Posbakum
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Read More
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Read More
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Read More

Pencarian

Hasil Survey IKM dan IPK

  • IKM
  • IPK
  • 1
  • 2
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
  • Ketua
  • Panitera
  • Sekretaris
  • Hakim 1
  • Hakim 2
  • Hakim 3
  • Hakim 4
  • Hakim 5
  • Hakim 6
  • Panmud Perdata
  • Panmud Pidana
  • Panmud Hukum
  • Kasum PTIP
  • Kasub Ortala
  • Kasub Umum
  • PP1
  • PP2
  • PP3
  • PP4
  • PP5
  • PP6
  • JS1
  • JS2
  • JSP
  • STAF1
  • STAF2
  • STAF3
  • STAF4
  • STAF5
  • H1
  • H7
  • H10
  • H9
  • H8
  • H2
  • H3
  • H4
  • H5
  • H6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • Role Model
  • Agen
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2

Survey IKM & IPK Online


survei ikmsurvei korupsi

Info Kegiatan

Pengumuman

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba telah menetapkan Surat Keputusan meliputi panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech