Laporan Keuangan - Pengadilan Negeri Bulukumba

||| JAM PELAYANAN PTSP PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA | SENIN - KAMIS : 08.30-15.30 WITA | ISTIRAHAT : 12.00-13.00 WITA | JUMAT : 09.00-15.30 WITA | ISTIRAHAT : 11.30-13.00 WITA |||

Jum20Okt2023

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bulukumba

REALISASI ANGGARAN DIPA 01 dan DIPA 03

Tahun 2023 Pengadilan Negeri Bulukumba

Klik Link Laporan untuk melihat data

Bulan	DIPA 01	DIPA 03
Januari	Laporan Realisasi	Laporan Realisasi
Februari	Laporan Realisasi	Laporan Realisasi
Maret	Laporan Realisasi	Laporan Realisasi
April	Laporan Realisasi	Laporan Realisasi
Mei	Laporan Realisasi	Laporan Realisasi
Juni	Laporan Realisasi	Laporan Realisasi
Juli	Laporan Realisasi	Laporan Realisasi
Agustus	Laporan Realisasi	Laporan Realisasi
September	Laporan Realisasi	Laporan Realisasi
Oktober	Laporan Realisasi	Laporan Realisasi

NERACA Pengadilan Negeri Bulukumba

Periode Semester I Tahun 2023

Klik Link File untuk melihat data

DIPA 01

DIPA 03

Neraca Semester 1

Neraca Semester 1

LAPORAN EKUITAS Pengadilan Negeri Bulukumba

Periode Semester I Tahun 2023

Klik Link File untuk melihat data

DIPA 01	DIPA 03
Laporan Ekuitas	Laporan Ekuitas

LAPORAN OPERASIONAL Pengadilan Negeri Bulukumba

Periode Semester I Tahun 2023

Klik Link File untuk melihat data

DIPA 01	DIPA 03
Lihat Operasional	Laporan Operasional

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Negeri Bulukumba

Periode Semester I Tahun 2023

Klik Link File untuk melihat data

DIPA 01	DIPA 03
CALK DIPA 01 (099581)	CALK DIPA 03 (099582)

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

Prosedur Permohonan Informasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bulukumba

Syarat tata cara pengaduan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Informasi mengenai prosedur pengajuan izin melakukan melakukan peneltian dan riset / permohonan izin penelitian pada Pengadilan Negeri Bulukumba

Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba telah menetapkan Surat Keputusan meliputi panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bulukumba

Standar Pelayanan di Pengadilan Negeri Bulukumba mencakup Dasar Hukum, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu, Biaya atau Tarif dan Produk Pelayanan