Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Bulukumba/gspeech}Welcome REALNAME   Click to listen highlighted text! Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Bulukumba/gspeech}Welcome REALNAME Powered By GSpeech

logo web ptmks

 

    
Thu10Jun2021

Closing Meeting Internal Assesment Tahun 2021 Pengadilan Negeri Bulukumba

skd 1

Jumat, 4 Juni 2021. Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Bulukumba, telah diselenggarakan kegiatan Closing Meeting Assesment Internal Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Bulukumba Periode Tahun 2021. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Khoiruman Pandu K. Harahap, S.H., M.H., selaku Top Management, Bapak Adil Kasim S.H., M.H., selaku Manager Representative, dan Bapak Abdul Basyir, S.H., M.H., selaku ketua Tim Komite Auditor dan Auditee pada bagian-bagian yang menjadi Objek Pemeriksaan Akreditasi.

Dalam kegiatan ini telah dipaparkan oleh Abdul Basyir, S.H., M.H., dan Tim Internal Auditor mengenai hasil Audit Internal berupa Skor dan Rincian Ketidaksesuaian sebagaimana yang terdapat pada Checklist Akreditasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Selain pemaparan oleh Tim Internal Auditor, Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba selaku Top Management  menyampaikan bahwa hasil ini merupakan tolak ukur dari kinerja yang sudah dilaksanakan oleh seluruh bagian di Pengadilan Negeri Bulukumba. Terhadap kekurangan ataupun ketidaksesuaian yang masih ada agar segera dapat dilakukan perbaikan sebagai tindak lanjut berikutnya dan terhadap penilaian yang sudah mendapatkan nilai kriteria yang baik agar tetap dapat dipertahankan.

 
 
 

Evaluasi Implementasi SIPP Badilum

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Posbakum
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Read More
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Read More
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Read More

Pencarian

Hasil Survey IKM dan IPK

  • IPK
  • 1
  • 2
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
  • Ketua
  • Wakil Ketua
  • Panitera
  • Sekretaris
  • Hakim 1
  • Hakim 2
  • Hakim 3
  • Hakim 4
  • Hakim 5
  • Hakim 6
  • Panmud Perdata
  • Panmud Pidana
  • Panmud Hukum
  • Kasum PTIP
  • Kasub Ortala
  • Kasub Umum
  • PP1
  • PP NEW
  • PP2
  • PP3
  • PP4
  • PP5
  • PP6
  • JS1
  • JS2
  • JSP
  • STAF1
  • STAF2
  • STAF3
  • STAF4
  • STAF5
  • CPNS1
  • CPNS2
  • H1
  • H7
  • H10
  • H9
  • H8
  • H2
  • H3
  • H4
  • H5
  • H6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • RM KPN
  • RM WKPN
  • Role Model
  • Agen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 1
  • 2

Survey IKM & IPK Online


survei ikmsurvei korupsi

Info Kegiatan

Pengumuman

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba telah menetapkan Surat Keputusan meliputi panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech